Surabaya, NU Online Jatim
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jawa Timur menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar (BBM) bersubsidi tidak pro terhadap rakyat. Sebab, hingga kini ekonomi masyarakat masih belum stabil setelah terdampak Pandemi Covid-19.
“Pemerintah tidak ada hati, tega-teganya menyakiti masyarakat yang sedang berjuang memulihkan perekonomian pasca pandemi. Ibaratnya, masyarakat ini sedang merangkak pulih,” kata Ketua DPW Sarbumusi Jawa Timur, Suryono Pane dikutip tribunnews.com, Kamis (08/09/2022).
Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM ini membuat masyarakat pesimistis untuk bangkit. Artinya, kampanye pemerintah untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercederai dengan keputusannya sendiri.
“Saya sepakat, pemerintah harus lebih efisien dalam mengalokasikan APBN untuk kepentingan bangsa ini, tetapi saya tidak sepakat kalau masyarakat yang harus menanggung beban ini,” ujarnya.
Dalam pandangan Suryono, kebijakan ini akan membuat gairah semangat masyarakat untuk bangkit kembali hilang. Sebab, kenaikan harga BBM ini akan membebani masyarakat. Tidak semua masyarakat siap menyikapi kebijakan ini.
Suryono mencontohkan, gaji buruh tak berubah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sudah ditetapkan. Besarannya, antara Madiun, Surabaya hingga Banyuwangi tidak sama.
Ia mengasumsikan buruh membutuhkan bensin 2 liter untuk operasional setiap harinya. Operasional itu untuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan mengantar anak sekolah, atau keperluan lainnya.
“Harga per liter pertalite sekarang kan Rp10.000. Kalau butuh 2 liter, otomatis buruh ini harus mengeluarkan uang Rp20.000. Kalau dulu, 2 liter Rp15.000. Artinya ada selisih Rp5.000,” ungkapnya.
Suryono menyampaikan, selisih uang Rp5.000 per hari itu sangat berarti bagi buruh dan keluarganya. Jika satu bulan, otomatis pengeluaran membengkak Rp150.000, dan itu biasanya bisa digunakan untuk keperluan lainnya.
“Selisih Rp150.000 itu kan bisa ditabung atau digunakan keperluan lain. Jadi, saya kira ini menjadi beban karena pengeluaran buruh membengkak. Kebutuhan buruh satu dengan lain tidak sama,” urainya.
Terkait bantuan yang dikucurkan pemerintah itu, Suryono menilai tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya, itu hanya didapatkan buruh yang gajinya tidak lebih dari Rp3 juta. Sedangkan di Jawa Timur, mayoritas buruh sudah digaji di atas itu.
“Artinya itu bantuan hanya bisa dinikmati sesaat saja. Tidak menyelasikan permasalahan. Saya meminta pemerintah memperhatikan dan menghitung betul kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia kemudian memberikan pilihan kebijakan yang semestinya bisa dilakukan pemerintah jika memang kondisi keuangan APBN kritis. Menurut Suryono, seharusnya yang dikurangi kegiatan internal pemerintah, misal penghapusan tunjangan jabatan, tunjangan perumahan dan lainnya.
“Para pejabat pemerintah tidak pernah merasakan gaji UMK, jadi dianggap kemampuan rakyat sama dengan pejabat. Harusnya yang dikurangi gaji dan tunjuangan pejabat pemerintah saja,” bebernya.
Seperti diketahui, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara mendadak, Sabtu (3/9/2022) lalu. Hingga kini, kebijakan tersebut menuai penolakan dari berbagai kalangan.
