Probolinggo, NU Online Jatim
Isu perbedaan pendapat hubungan agama dan negara di tengah masyarakat masih terus bergulir. Oleh karena itu PBNU mengkaji isu itu dalam halaqah fiqih di Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, Rabu (07/12/2022).
“Isu perbedaan pendapat hubungan antara agama dan negara hingga kini masih digulirkan sampai saat ini,” ungkap Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah.
Kata ulama yang akrab disapa Kiai Mutawakkil itu, berdasarkan fakta saat ini, isu itu tidak hanya didengungkan oleh sekelompok orang saja. Bahkan ada kalangan muslim indonesia yang juga turut menggulirkan isu tersebut.
“Sehingga PBNU melaksanakan halaqah tentang isu perbedaan agama dan negara ini, merupakan langkah yang tepat dan cerdas. Dan itu sebagai bukti bahwa perhatian ulama dan PBNU begitu besar terhadap bangsa ini,” ungkap Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong itu.
Meski saat ini banyak disebut-sebut Pancasila sebagai falsafah negara, bahkan dinyatakan harga mati. Namun, kata Kiai Mutawakkil, tetap masih ada pihak-pihak yang menggulirkan itu sehingga terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat.
Sejatinya, lanjut Kiai Mutawakkil, isu hubungan agama dan negara ini sudah ada di masa Bung Hatta dan Bung Karno. Kekeruhan konflik itu terjadi saat kesepakatan dasar negara. Dari kalangan nasionalis, mendukung agar agama dipisahkan dari negara.
“Dari duru konflik ini sudah ada. Kita perlu untuk belajar dalam sejarah. Bagaimana para tokoh Islam, pahlawan dan sebagainya, mendukung dan membela kesatuan tanah air ini,” ungkapnya.
Dengan halaqah ini, diharapkan nantinya dapat menghasilkan pencerahan untuk bangsa dan negara. Sehingga kobaran isu itu bisa segera diredam dan diselesaikan semata-mata untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.
“Permasalahan agama dan negara itu sudah ada dari dulu sampek sekarang. Pasti bermuara dari dua kutub pemikiran ini. Sehingga dengan halaqah ini untuk memikirkan persoalan itu bisa tercerahkan,” kata mantan Ketua PWNU Jatim ini.
