Semarang, NU Online Jateng
Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng KH Munib Abdul Muchit menyampaikan pentingnya integrasi pelaksanaan pendidikan agama dan umum, sehingga peserta didik selain cakap dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki karakter yang kuat dan baik yang bersumber dari akhlakul karimah.
“Dikotomi pendidikan yang selama ini terjadi dalam sistem pendidikan nasional antara pendidikan agama dan umum telah menjadikan anak bangsa kehilangan jati diri sebagai penerus cita-cita dan tujuan nasional Indonesia,” ujarnya dalam diskusi ‘Peningkatan Mutu Pendidikan’ di Gedung Balai Bahasa Ungaran, Kabupaten Semarang yang diselenggarakan PWNU Jateng, Jumat (10/2/2023).
Karena itu menurutnya, perlu pemikiran yang inovatif agar putra putri bangsa memiliki ketaatan pada ajaran agama di satu sisi dan di sisi lain memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Keduanya tidak dapat dipertentangkan. Agama memberikan arah bagaimana kehidupan ini akan berjalan, sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah pencapaian arah strategis tersebut,” tegasnya.
Ketua PWNU Jateng HM Muzamil menyampaikan, sebenarnya pembagian antara ilmu agama dan ilmu umum tidak memiliki dasar yang kuat. “Karena dalam literatur keislaman kebanyakan dijumpai adanya ilmu batin dan ilmu dhahir. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain dan fardlu kifayah,” terangnya.
Menurutnya, ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari seperti ilmu untuk menjalankan ibadah. Sedangkan ilmu yang hukumnya fardhu kifayah untuk dipelajari seperti ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu teknik, dan sebagainya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Pada satuan pendidikan dalam sistem pendidikan Nasional, ke semua itu memang telah diakomodasi. Namun karena adanya dua kementerian yang berbeda yang menangani pendidikan, maka seolah terdapat dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum,” ucapnya.
Staf Pengajar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Muhammad Hafid menjelaskan, disebut bermutu jika pendidikan yang dikelola dapat sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.
“Mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan,” ungkapnya.
Menurutnya, standar pendidikan ini baru merupakan standar minimal. Kalau ditetapkan standar ideal maka tentu daerah-daerah tertentu akan ketinggalan. Maka, perlu ada penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal seperti akreditasi,” paparnya.
Sekretaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU A Karima Tamara menyampaikan, sejak awal berdirinya Muslimat NU, pendidikan menjadi ikhtiar penting yang sangat penting. “Setiap desa harus didirikan satuan pendidikan Muslimat NU. Dan ini harus diimbangi dengan peningkatan spritual. Bahkan sejak tahun 1969, PP LP Ma’arif NU menyerahkan tugas pengelolaan taman kanak-kanak kepada Muslimat NU,” pungkasnya.
Pengirim: Insan Al-Huda
