Surabaya, NU Online Jatim
Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya Surabaya menginisiasi deklarasi pemilu damai tahun 2024. Hal ini pun mendapat apresiasi positif dari A Warits selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim.
A Warits mengatakan, deklarasi sebagaimana yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya selayaknya bisa menginspirasi seluruh pihak. Hal tersebut penting dilaksanakan untuk mewujudkan pemilu yang damai di Jawa Timur.
“Apa yang dilakukan oleh Kodam V Brawijaya ini patut dicontoh oleh kita semua. Kita perlu saling bergandengan tangan sebagaimana juga telah dilakukan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda yang berani meninggalkan identitas suku dan kelompoknya untuk Indonesia,” ujarnya dilansir dari laman resmi Bawaslu Jatim, Kamis (09/11/2023).
Mantan aktivis Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) ini mengungkapkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Menurutnya setiap peserta pemilu harus setara dan bisa berkontestasi secara sehat.
“Konflik itu bisa terjadi karena adanya distribusi yang tidak adil kepada identitas yang berbeda. Ada ketimpangan dan tidak adanya keadilan. Ini yang memicu konflik dalam setiap pemilu. Makanya kita bersama perlu mewujudkan pemilu yang adil,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Warits juga mengingatkan tentang bahaya politisasi suku, agama, ras dan antar golongan. Menurutnya, membenturkan antar perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan sangatlah berbahaya.
Pria asal Sumenep ini secara tegas mengatakan, bahwa bila politisasi dan membenturkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan masih terjadi itu berarti ia hidup dan berada di fase sebelum adanya sumpah pemuda.
“Kalau ini masih terjadi, berarti kita berada di fase sebelum sumpah pemuda. Makanya forum seperti ini penting kita lakukan. Mari kita wujudkan pemilu yang damai demi kepentingan Indonesia,” pungkasnya.
Diketahui, agenda tersebut dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jatim, seluruh partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim.
