Sumenep, NU Online Jatim
Beredar surat diduga dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep kepada seluruh Kepala PAUD, TK, SD, SMP Negeri dan swasta untuk melakukan pengecatan gedung dan pagar sekolah dengan ketentuan warna catylac light cream 44195 exterior (warna krem) dan warna merah muda propan (Pemkab).
Menanggapi surat nomor 420/2948/435.101.1/2022 yang sudah beredar itu, Kiai A Quraisy selaku Kepala Madrasah Muallimin Miftahul Huda Gapura Timur, Gapura, Kabupaten Sumenep menyatakan, sekolah bukan ladang meliterisme dan penyeragaman. Tetapi pada proses memanusiakan manusia yang merdeka. Bebas berekspresi dan mengajarkan keseragaman dalam segala aspeknya.
“Aneh bin ajaib jika kemudian Dinas Pendidikan membuat surat edaran pengecatan gedung sekolah dengan alasan yang dirasionalisasi sepihak untuk keasrian dan bla-bla. Yang kami butuhkan bukan penyeragaman warna cat, tetapi bagaimana akses memperoleh pendidikan bisa dinikmati masyarakat secara totalitas. Karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis kearifan lokal,” ujarnya melalui akun facebook pribadinya yang diunggah pada Sabtu, (24/09/2022).
Baginya, hal itu telah mengulang kuningisasi di zaman Orde Baru atau Darmaningtyas yang dikenal dengan materialisme, sehingga sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Dari desentralisasi pendidikan sampai pada kurikulum merdeka masih belum mengakar pada aspek kebutuhan subtansif pelaku pendidikan, baik guru, murid dan wali murid. Justru pendidikan lebih dipahami sebagai pabrik yang dapat mencetak murid sebagai pelayan perusahaan sehingga dalam bahasa miring kita semakin tinggi pendidikan seseorang semakin terasing dari komunitasnya,” terangnya saat dikonfirmasi NU Online Jatim, Ahad (25/09/2022).
Menurutnya, dalam dunia pesantren dan madrasah tidak hanya butuh itu, tetapi bagaimana kebutuhan kognitif, afektif dan psikomotorik bisa didapat secara totalitas. Sederhananya output mampu bersaing pada sektor formal dan informal.
“Yang membedakan pendidikan sekarang dengan tradisi madrasah adalah pendidikan sekarang tahu sedikit dari yang banyak. Dahulu tahu banyak dari yang sedikit. Cukup belajar Safinah Sullam, tapi mampu menguasai banyak hal. Sekarang siswa bisa overload belajar bermacam pelajaran tapi tidak tuntas dan akibatnya tahu sedikit dari yang banyak,” keluh alumni Pondok Pesantren Nasy’atul Muta’llimin Gapura itu.
Menurut Kiai Quraisy, kemandirian pesantren dan madrasah tidak bisa diintervensi dengan cara semacam itu (instruksi tidak substansial dari dinas). Pendidikan harus benar-benar merdeka, mencerdaskan anak bangsa dan tetap berbasis lokal masyarakat.
“Jangan memandang sekolah sebagai alat legitimasi dan pemuas kekuasaan. Berdasarkan surat edaran tersebut, bagi kami sangat politis dan tidak filosofis sama sekali. Secara kelembagaan dinas bukan mengurus warna cat, tapi bagaimana memberikan ruang bebas terhadap semua lembaga pendidikan tanpa dikotomik. Itu saja cukup,” tandasnya.
