Malang, NU Online Jatim
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang menggelar Workshop bertajuk ‘Peta, Prioritas dan Model Program Pengentasan Kemiskinan’ di Aula Bappeda Kabupaten Malang, Selasa (29/10/2024).
Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Sutomo mengatakan, workshop yang terselenggara merupakan salah satu rangkaian yang dilaksanakan PCNU Kabupaten Malang melalui Lakpesdam untuk menanggulangi kemiskinan.
PCNU ingin berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang. Dari beberapa skenario telah disiapkan dan berbagai kegiatan akan dilaksanakan untuk memastikan rencana tersebut dapat berjalan dengan lebih komprehensif.
“Oleh karena itu, kita menggandeng Bappeda, Dinsos, BPS, dan dinas-dinas lainnya, termasuk mengikutsertakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kerja sama ini bertujuan untuk melengkapi aspek-aspek program yang telah diimplementasikan oleh dinas-dinas tersebut dan menangani aspek-aspek yang belum tergarap,” ujarnya.
Saat ditanya NU Online Jatim tentang pernyataan Kepala Bappeda Kabupaten Malang yang mengharapkan peran NU, akademisi, dan para kiai di daerah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kepala desa serta masyarakat terkait pengentasan kemiskinan.
Sutomo menyatakan persetujuannya, pada dasarnya masyarakat sudah memiliki pemahaman, namun terkadang masih terjebak dalam penggunaan diksi atau kalimat tertentu.
“Inilah sebenarnya fungsi dari kita (NU) untuk memberikan pencerahan kembali memberikan literasi kepada masyarakat bahwa kategorisasi makna kemiskinan itu seperti apa,” terangnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto menyampaikan, dalam upaya menekan angka kemiskinan perlu dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali.
Selain itu, upaya penurunan angka kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai cara dan analisis, serta dibutuhkan keterlibatan khusus untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh unsur, terutama di lingkungan pemerintahan tingkat desa.
“Kami menganalisis bahwa keterlibatan tokoh keagamaan sangat diperlukan, karena mayoritas warga Kabupaten Malang adalah basisnya NU dengan melibatkan peran desa, karena dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat sumber data yang harus kita kompulir, kita kumpulkan bersama untuk menuju upaya penekanan itu,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengetahui jumlah masyarakat miskin di desa. Dari seluruh desa di Kabupaten Malang secara umum, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa data dimasukkan secara tidak selektif, sehingga terdapat masyarakat yang sebenarnya tidak tergolong miskin tetapi tetap dimasukkan dalam data tersebut.
Tomie turut memaparkan mengenai kemiskinan, dengan menekankan Kabupaten Malang memiliki sektor pertanian sebagai basis utama. Hal ini penting untuk memahami bahwa pertanian merupakan tulang punggung perekonomian yang harus dikembangkan secara optimal. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara, tetapi juga dapat menjadi bentuk investasi yang berkelanjutan.
“Kalau sudah menjadi suatu kesepakatan, peran dari NU dengan berbagai komponennya, ada juga keterlibatan perguruan tinggi jika memberikan penguatan mulai dari desa sampai level kabupaten. Sehingga pertanian sebagai basic utama di Kabupaten Malang ini sebagai penggerak ekonomi skala kecil, menengah, sampai regional di Kabupaten Malang, sehingga benar-benar berkembang dan dapat menurunkan kemiskinan,” terangnya.
