Yogyakarta, NU Online
Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan LD Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pusat Studi Haji dan Umrah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar Sarasehan Haji bertajuk Sarasehan Haji #1: Teori, Praktik, dan Regulasi secara hybrid dari Kantor PWNU DIY, pada Senin (22/7/2024).
Pada kesempatan itu, LD PWNU bersama LD PBNU dan UIN Sunan Kalijaga mengapresiasi penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji 2024.
Sarasehan ini digelar untuk mengetahui dan memahami regulasi dalam pelaksanaan ibadah haji, teori dasar ibadah haji, dan kondisi riil praktik ibadah haji yang benar. Selain itu, mendorong kesadaran akan pentingnya persiapan yang matang sebelum melaksanakan ibadah haji.
Acara ini dihadiri oleh tiga pemateri yakni KH Ahmad Rosyidin Mawardi dari LD PBNU, H Muhajir sebagai perwakilan dari PWNU DIY, dan H Noor Hamid dari Pusat Studi Haji Umrah UIN Sunan Kalijaga. Sarasehan dipandu oleh Ketua LD PWNU DIY Kiai Tajul Muluk.
“Agenda ini diharapkan bukan sekadar merealisasikan program bidang, tetapi mampu memberikkan nilai edukasi dan kajian lebih mendalam,” kata A’wan PWNU DIY H Ahmad Luthfi.
Sementara itu, Noor Hamid menjelaskan secara rinci tentang persoalan regulasi pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, persoalan haji dari waktu ke waktu masih sama, di antaranya daftar tunggu keberangkatan, kuota, dokumen (paspor dan visa), bimbingan manasik, jamaah haji, petugas haji, kesehatan (istithaah, meningitis); akomodasi (asrama haji, hotel, dan Armuzna), transportasi, serta katering.
“Ini semua perlu penyelesaian yang harus segera disikapi secara taktis dan langsung. Penyelenggaraan haji dan umrah tidak cukup dikritisi, tetapi perlu diberikan solusi dan kerja sama semua komponen bangsa,” kata Noor Hamid.
Kemudian Muhajir dari LD PWNU DIY menekankan tentang perlunya penguatan manasik haji pada tiga level.
“Pertama, level pengetahuan. Kedua, level amaliyah. Ketiga, level psikososial,” kata Muhajir.
Berbeda, Ahmad Rosyidin Mawardi justru lebih menitikberatkan bahwa rukun dan wajib menjadi kunci pokok dalam puncak pelaksanaan haji.
“Tidak boleh ibadah wajib dikalahkan oleh yang sunnah,” katanya.
