Gubernur Jabar Diminta Tak Diskriminatif pada Sekolah-Madrasah Swasta

Bandung, NU Online
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diminta tidak diskriminatif pada sekolah swasta. Pasalnya, pada tahun anggaran 2022 Pemprov Jabar membedakan jumlah dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Mirisnya lagi, Madrasah Aliyah (MA) sama sekali tidak mendapatkan kuota.

“Sangat jauh perbedaannya. Bantuan untuk siswa SMA/SMK negeri besarannya Rp1,5 juta/siswa. Sedangkan siswa SMA/SMK swasta hanya Rp700 ribu/siswa. Sekarang ada wacana dikurangi nominalnya untuk siswa SMA/SMK swasta,” ungkap Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Jawa Barat H Saepulloh kepada NU Online, Selasa (8/11/2022).

Tahun ini, kata dia, bantuan untuk SMA/SMK swasta yang tadinya Rp700 ribu/siswa malah dikurangi menjadi Rp600/siswa. “Mirisnya lagi, BPMU yang  Rp700ribu/siswa buat siswa Madrasah Aliyah dihilangkan tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Pembina Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKK SMK) Jawa Barat Dr H Tobroni mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan Gubernur Jabar yang dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta. Untuk itu, ia bersama para kepala sekolah SMK/SMA swasta se-Jawa Barat menggelar aksi protes di depan Gedung Sate Bandung pada Senin (7/11/2022).

“Kami merasa sangat kecewa kepada Gubernur Jawa Barat, terkait aksi damai kami kepala SMA dan SMK swasta se-Jawa Barat yang rencananya ingin audiensi ke Pak Gubernur. Tapi, kami hanya ditemui oleh seorang Kabid yang tidak punya kewenangan sama sekali,” ujarnya.

Karena itu, ia bersama rekan-rekannya berencana akan menggelar aksi yang sama agar aspirasinya bisa diterima dan ada kebijakan terkait dana BPMU untuk SMA dan SMA swasta.

“Kami ingin menuntut persamaan hak agar Pemprov bisa memperlakukan sama antara siswa negeri maupun  swasta,” kata H Tobroni yang juga Wakil Ketua PWNU Jawa Barat itu.

Ia pun menagih janji politik Ridwan Kamil 4 tahun silam. Menurut dia, pada 23 Februari 2018 sejumlah perwakilan sekolah swasta di Jawa Barat berkumpul di Indramayu. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil membuat janji politik akan membuat kebijakan persamaan hak antara sekolah negeri dengan swasta.

“Semua janji dan komitmen beliau, hingga kini belum direalisasikan,” tegas Tobroni.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa adanya penyesuaian anggaran BPMU disebabkan melonjaknya jumlah siswa hingga tiga kali lipat sehingga dana yang sudah diatur rutin menjadi tidak terpenuhi. Jadi,  pihaknya harus mengatur lagi.

“Yang diberi BPMU itu kenaikannya cukup banyak. Per tahun, biasanya hanya 18 ribu tapi yang dibiayai tahun depan naik hampir 48-50 ribu. Jadi ada kenaikan 3 kali lipat,” ujar Ridwan Kamil dikutip dari Republika, Selasa (8/11/2022).

Pewarta: Aiz Luthfi
Editor: Musthofa Asrori