Hari Antikorupsi Sedunia, Wapres: Penegakan Hukum Tumpul, Kemakmuran Sulit Dinikmati

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin secara resmi membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara Jakarta, pada Jumat (9/12/2022).

Pada kesempatan itu, Wapres memberikan pesan kepada seluruh elemen bangsa terkait upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Ia menegaskan, kemakmuran di sebuah negara yang memiliki sumber daya melimpah tidak akan mungkin dapat dinikmati apabila penegakan hukumnya tumpul.

“Negara mana pun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut,” ungkap Wapres.

Ia menuturkan, kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan akan menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang, sehingga masyarakat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan.

“Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri,” tegas Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Menurut Wapres, Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dilakukan setiap tahun merupakan penanda dan pengingat bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sebagaimana Covid-19, Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa korupsi merupakan musibah global.

“Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita,” terang Wapres.

Kiai Ma’ruf menegaskan bahwa perjuangan untuk pulih dari krisis akibat beragam tantangan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil dimenangkan apabila dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik atau bebas dari korupsi.

“Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi,” tegas kiai asal Serang Banten ini.

Situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini, kata Wapres, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif. Misalnya, korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan.

Begitu pula pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas, juga akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

“Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif,” tutur Wapres.

Sebagai informasi, acara Peringatan Hakordia 2022 itu dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 H Muhammad Jusuf Kalla, para kepala lembaga tinggi negara, menteri kabinet Indonesia Maju, para gubernur/bupati/wali kota, pimpinan BUMN/BUMD, serta segenap pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Musthofa Asrori