Jakarta, NU Online
Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj merespons kasus peretasan Pusat Data Nasional yang terjadi pada Kamis, 20 Juni 2024.
Hal tersebut diungkapkan Kiai Said saat berpidato dalam acara peluncuran Indonesia-Tiongkok Cultural and Training Center di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (2/7/2024).
Kiai Said menegaskan bahwa sudah selayaknya Indonesia bisa memperkuat kedaulatan dan keamanan siber. Ia menyoroti fenomena “tsunami” digital dan derasnya arus informasi yang tidak mudah dibendung, serta konflik global yang tengah menggejala.
“Keamanan siber harus ditingkatkan agar tidak mudah dan tidak terlalu sering kebobolan. Pertahanan siber harus melibatkan seluruh (pihak) stakeholder bangsa, jangan hanya dimonopoli pihak tertentu, atau hanya di pihak ketiga saja,” terangnya.
Kiai Said menekankan bahwa kedaulatan negara harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga meyakini bahwa rakyat yang memiliki keahlian dalam siber lebih banyak jumlahnya dari birokrat yang ada.
“Kesiapsiagaan nasional dalam menjaga kedaulatan harus dipikul bersama. Kami yakin rakyat yang jago siber jauh lebih banyak jumlahnya daripada birokrat bahkan yang muda-muda,” tegas Ketua Umum PBNU 2010-2021 itu.
Kiai Said menekankan, apabila kekuatan ini dioptimalkan dan tidak hanya berorientasi proyek, maka akan memudahkan bangsa ini memiliki kekuatan siber yang andal.
Kiai Said juga mencurahkan kekhawatirannya mengenai data pribadi warga Indonesia seperti nama, alamat, KTP, dan nomor rekening yang bisa diketahui semua orang. Bahkan, kejahatan siber pun mengincar Badan Intelijen Negara.
“Rahasia BIN bisa diketahui, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, apa yang akan direncanakan, bahaya sekali itu, bisa kebobolan, main-main nggak serius,” tegasnya.
Diketahui, peretasan data PDN mengakibatkan 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terganggu sehingga harus dilakukan migrasi data.
