LPBI PBNU Nilai Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana Belum Optimal

Jakarta, NU Online

Insiden robohnya tembok pembatas Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 Jakarta pada Kamis (6/10/2022) lalu menyita perhatian publik. Akibat kejadian tersebut, tiga siswa dinyatakan meninggal dan beberapa lainnya luka-luka.

Berkaca pada kejadian itu, Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) M Ali Yusuf menilai, implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di lingkungan pendidikan Indonesia masih perlu dioptimalisasi.

“Hingga saat ini, progres (penerapan SPAB) belum optimal,” terang Ali kepada NU Online, Senin (10/10/2022).

Menurut Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia (HFI) itu, kejadian tersebut sekaligus menjadi catatan bagi instansi penanggulangan bencana, utamanya BNPB dan para pegiat program SPAB untuk lebih kuat dan intens lagi mengajak serta mendorong semua pihak untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan program SPAB. Hal ini untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali di tempat berbeda.

Ia menjelaskan, pemerintah, dalam hal ini BNPB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) didukung oleh NGO terkait, telah lama mendorong pelaksanaan dan pengembangan program SPAB di satuan atau lembaga pendidikan melalui berbagai cara termasuk kampanye publik. Meski begitu, ia menilai upaya tersebut belum terlaksana dengan maksimal.

“Hal ini disebabkan oleh masih banyak pihak bahkan di kalangan pemerintah yang beranggapan atau memiliki perspektif bahwa penanggulangan bencana hanya menjadi urusan lembaga atau institusi yang memiliki mandat atau terkait langsung dengan urusan penanggulangan bencana seperti BNPB atau Kemensos, Kemenkes, dll,” ungkap Ali.

Padahal, lanjutnya, resiko bencana akan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Maka, penanggulangan bencana berkaitan dengan seluruh sektor, dan memerlukan keterlibatan semua aktor serta komponen bangsa berbasis kapasitas dan kompetensi masing-masing.

“Oleh karena, diperlukan pemahaman dan kesadaran semua pihak bahwa penanggulangan urusan bersama dan menjadi kewajiban semua pihak,” jelasnya.

LPBI NU sediakan buku panduan pelaksanaan SPAB

Terkait dengan kesiapsiagaan potensi bencana, ia mengatakan bahwa LPBI NU telah memiliki Buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Lingkungan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren.

Buku panduan tersebut dijadikan referensi atau rujukan untuk melaksanakan SPAB di sekolah, madrasah, maupun pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“LPBI NU telah memiliki Buku Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Lingkungan Sekolah/Madrasah/Pesantren. Buku ini telah diterbitkan sejak 2008,” pungkas dia.

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Muhammad Faizin