Banyumas, NU Online Jateng
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menerima program ‘perhutanan sosial’ seluas ratusan ribu Hektar yang bisa dikelola oleh Nahdliyin melalui individu, kelompok, koperasi atau korporasi.
Wakil Ketua PWNU Jateng H Mufid Rahmat mengatakan, perhutanan sosial yang bakal diserahkan NU secara jamiyah jika digarap secara serius, cerdas dan holistik tidak menutup kemungkinan akan menjadi koin emas yang sangat potensial.
“Kekayaan perhutanan sosial tersebut juga akan mampu mengantarkan warga NU secara individu dan kelompok atau korporasi menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan mandiri,” ujarnya.
Demikian dikatakan wakil ketua PWNU Jateng H Mufid Rahmat pada acara sosialisasi rencana kerja perhutanan sosial (RKPH) bersama mitra strategis, di Hotel Aston Purwokerto, Rabu (15/5/2024).
Disampaikan, langkah yang dilakukan PBNU melakukan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu lalu merupakan bukti konkret bahwa NU hadir di tengah-tengah umat sekaligus sebagai pelayan umat.
Dari MoU tersebut lanjutnya, diharapkan ada ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar lahan perhutanan sosial yang bisa dikelola nahdliyin. Apalagi kalau pengelolaannya secara holistik dan profesional, maka akan menjadi bentuk koin NU yang jauh lebih besar dan strategis pada masa mendatang.
“Jika sekarang ini penghimpunan dana melalui kaleng atau kotak koin, dimungkinkan pola tersebut akan tergantikan dengan transfer rekening dengan nominal yang jauh lebih besar,” kata Mufid dalam siaran pers yang diterima redaksi NU Online Jateng, Rabu (15/5/2024).
Dari jutaan lahan perhutanan sosial itu, misalkan PWNU Jateng mendapatkan alokasi 400 ribu hektar, maka Nahdliyin yang mengelolanya akan sejahtera sekaligus mampu menopang ketahanan pangan nasional, lebih lebih waktu pengelolaan mencapai 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi.
“Minimal ada 3 hal yang perlu dilakukan tim perhutanan sosial. Pertama, pendampingan dalam proses perolehan ijin pengelolaan sehingga warga terhindar dari praktik mafia, kedua pendampingan dalam akses pendanaan atau modal kerja sekaligus mitigasi risikonya dan tetiga, pendampingan dalam ketersediaan bibit, pupuk, obat dan pasca panen yang berkeadilan,” ucapnya.
Jika ini diseriusi sambungnya, maka akan mendapatkan income multiplayer effect bagi warga dan lainnya. Tidak kalah pentingnya apabila pengelolaan tersebut disinergikan juga dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga NU yang beririsan, seperti lembaga perekonomian NU, lembaga Ma’arif NU, lakpesdam dan sebagainya.
Koordinator Nasional Tim perhutanan sosial PBNU Tri Candra Aprilianto menjelaskan, pihaknya bekerja keras mendorong PWNU dan PCNU segera mendapatkan ijin pengelolaan di bawah bendera NU. “Langkah awal kami, yang penting ijin kita peroleh, baru kita serahkan warga melalui PWNU dan PCNU untuk dimanfaatkan agar mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya,” terangnya.
Dikatakan, di beberapa daerah telah berhasil mengelola perhutanan sosial dengan hasil yang bagus. Dan di Banyumas, ada sekitar 7.000 hektar yang telah mendapatkan ijin pengelolaan. “Diharapkan, daerah lain juga segera mendapatkan ijin pengelolaan perhutanan sosial,” pungkasnya.
Hadir pejabat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, PBNU, koordinator nasional Tim perhutanan sosial PBNU, Rais dan Ketua PCNU Banyumas, LPPNU se-Jawa Tengah, mitra strategis, dan unsur lainnya. (*)
