Surabaya, NU Online Jatim
Rencana pemerintah untuk mengimpor beras terus mendapat sorotan dari beragam elemen masyarakat. Kali ini Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Jawa Timur, H Ghufron Ahmad Yani angkat bicara. Menurutnya, ketahanan pangan adalah sebuah keniscayaan karena terkait dengan hajat hidup orang banyak. Katanya, pangan harus dipenuhi bagaimanpun caranya.
“Jika kebutuhan pangan tidak dipenuhi, negara bisa chaos,” ucapnya saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di hotel Aston Jember, Sabtu (3/12/2022).
Karena itu, penguatan sektor pertanian teramat penting untuk menjaga ketahanan pangan karena ini juga menyangkut ketahanan negara, bahkan boleh dikata pangan lebih penting dibanding alutsista.
Walaupun demikian, untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, pemerintah tidak perlu grusa-grusu mengimpor beras.
“Untuk memenuhi itu, LPPNU Jawa Timur mengimbau agar pemerintah lebih mengedepankan hasil produksi pertanian kita supaya yang merasakan manfaatnya adalah bangsa kita sendiri,” urainya.
H Ghufron juga meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Kementerian Pertanian agar berkoordinasi terkait dengan polemik data yang berkembang. Sebab, di satu sisi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan Indonesia surplus beras 6 juta ton hingga akhir tahun ini. Sementara Bulog bersikukuh untuk mengimpor beras 600 ribu ton bulan ini.
“Ini (data) yang mana yang benar. Katanya surplus tapi kok masih mau impor. Ini datanya di mana, titik-titiknya di mana saja, harus jelas dan disampaikan secara jujur. Ini ada barangnya atau tidak, ada dalam tulisan tapi fisiknya bagaimana?” ungkap H Ghufron.
Penulis: Aryudi A Razaq
